Buku Burhanudin Muhtadi (LSI) tentang PKS

Bisakah Markus dan Petrus menjadi anggota? Kenapa Mukernas berlogo pura dan di Pulau Dewata? Maunya sederhana, tapi kok ber-Munas di Ritz-Carlton, sebuah hotel nan mewah? Pertanyaan-pertanyaan di atas mestinya biasa dan sederhana. Tapi karena menyangkut “partai tidak biasa” yang sempat jadi primadona (Partai Keadilan Sejahtera) aspek-aspek teknis ini memicu perdebatan, bahkan dilema. Ini adalah partai sekaligus pergerakan. Kedua sayap tak boleh patah dan harus dikelola dengan bijaksana.

Kubu hizb (partai) harus memerhatikan gejolak batin kelompok harakah (gerakan), karena hizb pada hakikatnya perpanjangan dari harakah. Pergerakan adalah partai dan partai adalah pergerakan (al-harakah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-harakah). Mau tak mau, elite PKS harus mampu bersilat dalam ketegangan jurus kepartaian dan kepergerakan. Inikah kegalauan yang akut dalam PKS dan partai-partai Islamis di dunia Muslim umumnya?

Kegalauan? Itu diakui Anis Matta, Sekjen PKS. Konon ini kegalauan yang terkelola. Di dalam Dilema PKS: Suara dan Syariah, kondisi batin dan seluk-beluk internal PKS itu berhasil dipotret dengan kombinasi yang ciamik antara penggunaan teori ilmu sosial yang lihai dan pemaparan data-data yang aduhai.

Teori kesempatan politik (political opportunity structure), dipakai untuk menjelaskan faktor-faktor internasional dan domestik yang membuahi dan membidani kelahiran PKS. Teori pengerahan sumber daya (resources mobilization) menerangkan evolusi PKS sejak zaman Tarbiyah sampai zaman kegalauan partai terbuka. Pandangan dunia para kader dan apa isinya, diulas dengan teori pembingkaian aksi kolektif (collective action framing). Semua diramu dengan data yang kaya dari sumber-sumber terpercaya. Ibarat organ tubuh, buku Burhanuddin Muhtadi ini tak hanya memberi tulang yang kokoh sebagai penyanga, tapi juga daging yang empuk untuk dikunyah.

Untuk mengkaji partai dan pergerakan yang percaya akan karakter Islam yang integral (kamil) dan meliputi semua (syamil), kombinasi teori-teori ilmu sosial (pendekatan integratif) mungkin memang perlu. Bagaimana tidak; suara juga syariah, politik bagian dari ibadah, dan agama, alamak, juga negara. Karenanya, membuka diri bagi konstituensi politik Indonesia yang kegemukan di tengah (kurva lonceng) atau berpuas diri mewakili basis sosial yang tipis saja, sesungguhnya bukan dilema. “… apa yang disebut dilema, sebenarnya berasal dari pendekatan (Mas Burhan) itu sendiri yang sejak awal percaya pada adanya pemisahan,” tandas Anis Matta dalam kata pengantarnya.

Lantas apakah dilema itu hanya waham Burhan—begitu saya memanggil analis politik yang brilian ini—sebagai peneliti yang berjarak (outsider) sekaligus insider PKS dalam konteks rumahtangga?

Aksi-aksi kolektif PKS, menunjukkan adanya jurang yang menganga antara kehendak menjadi terbuka dan perlunya memelihara perasaan kader inti mereka. Lewat analisis peristiwa protes (protest-even analysis), fakta bicara bahwa 6 dari 10 peristiwa kolektif PKS dari tahun 1998-2007, tak ada sangkut pautnya dengan isu domestik yang bersifat non-Islamis. 62,2 % aksi massa PKS didominasi isu-isu Islamis seperti anti-Amerikanisne, anti-Zionisme, dan pembelaan terhadap Palestina sebagai bagian dari global ummah (hal. 78).

Jika demikian faktanya, reaksi terhadap Munas 2010 di Hotel Ritz-Carlton– salah satu simbol kemewahan Amerika–pantas menghadirkan dilema ke dalam. Di satu sisi, PKS ingin membangun citra sebagai partai terbuka dan friendly terhadap Amerika. Namun di lain sisi, Amerika bersama Israel terlanjur dituding sebagai penyebab kekacauan dunia. Dan itu tertuang dalam konstruksi ideologi yang mengaduk-aduk batin kader-kader mereka.

Demi upaya Islamisasi ganda (kultural dan struktural) terhadap masyarakat Indonesia (bab 6), partai dakwah ini punya empat orbit dakwah (mahawir). Orbit pengorganisasian atau pengkaderan (mihwar tandzimi), orbit sosial-kemasyarakatan (mihwar sya’bi), orbit kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah (mihwar muassasati); semua dilakukan bertahap (tadaruj) dan simultan. Hanya orbit negara (mihwar daulah) yang bertujuan meraih kekuasaan secara demokratis dan menegakkan syariah secara kafah (hal. 176) yang kiranya masih belum benar-benar terlaksana.

Dengan totalitas sedemikian rupa, niat menjadi partai terbuka guna menangguk insentif elektoral lebih besar akan selalu dalam dilema. Walau Anis Matta yakin akan karakter Islam yang moderat dan terbuka (hal. xxiii), pendekatan kafah-kafah mungkin tetap terkendala di alam demokrasi kita. Konstituen pemilu Indonesia lebih kompleks dan—kebetulan—tak seramah Timur Tengah bagi partai-partai Islamis. Elit PKS harus pandai-pandai bersiasat dan bersilat lidah. Bila tidak, resiko lepasnya punai di tangan akibat mengharap pungguk di dahan, bisa pula jadi petaka.

Kegalauan itulah yang terekam dalam bab tujuh dan kelak akan diuji di Pemilu 2014. Berbeda dengan enam bab sebelumnya, gaya penulisan bab ini agak lain. Burhan tampil bak konsultan yang agak royal memberi rekomendasi agar PKS tak terkurung dalam dilema yang belum sudah. Hanya saja, rekomendasi-rekomendasi itu tampak bersifat jangka pendek saja. Persoalan inti dan kronis partai-partai Islamis di dunia Muslim, tak terkecuali PKS, relatif sama.

Pertama-tama, bagaimana memperbarui bangunan ideologi yang diidoktrinasikan dalam sistim pengkaderan mereka. Bingkai transnasional Islamisme berupa imaji tentang Islam yang dikepung Barat, dikurung konspirasi Zionis, dihalang-halangi menjadi global ummah (hal. 184-197), terasa primitif untuk masa yang tak akan lama. Kepercayaan bahwa Islam dan syariah adalah solusi bangsa, akan terus diuji dalam sebuah masyarakat terbuka. Pelan-pelan, slogan-slogan tipikal Islamis ini akan berbenturan dengan fakta bahwa negara yang tak bersyariah dan tidak pula menjadikan agama sebagai solusi utama, di Barat sana, justru tetap adil dan sejahtera.

“Problam terbesar Islamisme era demokrasi,” kata Bruce K. Rutherford (2008), “adalah imannya yang terlalu besar pada negara yang mereka gugat di masa otoriternya”. Begitu memasuki era demokrasi dan berpartisipasi dalam memerintah, mereka kembali memberi kewenangan yang invasif kepada negara, terutama demi pembatasan kebebasan sipil. Kepercayaan bahwa negara adalah dan dan seharusnya berfungsi sebagai “agen moral” demi mewujudkan masyarakat saleh dan salehah, adalah utopia Islamisme yang cenderung klise di mana-mana.

Sayangnya, Dilema PKS membuktikan bahwa, walau pragmatismenya makin meningkat, sindrom-sindrom semacam itu belum lagi terbebas dari batin mereka. Tidak mengherankan, isu-isu trivial di awal tulisan ini memantik kegalauan internal sekaligus kesangsian eksternal akan komitmen mereka menjadi partai terbuka. Untungnya, buku ini juga menunjukkan bahwa PKS bukanlah partai yang statis dan berhenti berdialektika. Dinamisme internal, proses belajar bersinambungan, dan ijtihad politik yang terus terbuka, mungkin akan menjadi kekuatan mereka yang utama.

Bagi saya, buku ini sebanding dengan karya serupa dari beberapa sarjana dunia. Ia makin sedap bila dibaca bergandengan dengan buku Mobilizing Islam Carrie R. Wickham (tentang Ikhwan Mesir), atau The Emergence of a New Turkey Hakan Yavuz (tentang AKP Turki). Sayangnya, edisi Inggris buku ini belum tersedia demi kemaslahatan global ummah.

Judul : Dilema PKS: Suara dan Syariah

Penulis : Burhanuddin Muhtadi

Penerjemah : Saidiman Ahmad

Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG, Jakarta)

Terbit : Maret 2012

Tebal : xxviii + 307

Peresensi : Novriantoni Kahar

Pengamat Sosial-Keagamaan, Dosen Universitas Paramadina

m.facebook.com/note.php?note_id=10150756447646796&refid=0&_ft_=fbid.10150756447646796