Menurutnya, jika sosialisasi dilakukan pemerintah daerah sejak awal penolakan ini tidak akan terjadi. Pemaparan rencana program sangat penting agar pedagang tidak terkejut dengan kegiatan tersebut sehingga renovasi dapat berjalan sesuai rencana.
“Semestinya begitu pemerintah dapat informasi dari pemerintah pusat akan adanya renovasi, segera diinformasikan kepada pedagang. Selanjutnya dilakukan sosialisasi terus menerus, tentunya para pedagang juga akan memahami tujuan baik pemerintah, “tuturnya.
Saat ini, lanjut Arif, pemerintah harus bisa meyakinkan para pedagang agar bersedia pindah ke pasar darurat. adapun upaya pendekatan yang seharusnya dilakukan pemerintah sekarang yakni dengan cara persuasif. “Harus dengan cara yang santun dan bijak. Jangan sampai terjadi gejolak yang menimbulkan situasi yang bertambah parah. Kami tidak ingin pemerintah menggunakan ‘tangan besi’ agar pedagang menyetujui renovasi, kami persilahkan pemerintah daerah untuk melanjutkannya,”ujar politisi PKS ini.
Hal senada diungkapkan anggota komisi II Edi Mulyadi, Yang mengatakan, renovasi pasar Pasalaran yang akan dilakukan pemerintah daerah ini sesungguhnya bertujuan positif. Hanya saja pedagang tidak mendapatkan informasi utuh tentang program yang di danai dari APBN tersebut.
“Asalkan tidak merugikan para pedagang dan konsumen, kami mempersilahkan pemerintah untuk melanjutkan renovasi pasar tersebut.”kata Edi.(C23)
Sumber : Harian Kabar Cirebon Edisi Jum’at 11 Mei 2012.