Pra Musrenbang Kecamatan Kedawung 2026 Bahas RKPD 2027, Nova Fikrotushofiyah: Infrastruktur Jadi Fokus Utama
CIREBON – Pemerintah Kecamatan Kedawung menggelar Kegiatan Pra Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kecamatan Kedawung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kedawung dan menjadi forum awal penjaringan aspirasi pembangunan dari tingkat bawah.
Pra Musrenbang ini dihadiri oleh Camat Kedawung beserta jajaran, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon, para kuwu se-Kecamatan Kedawung, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh budaya, serta anggota DPRD Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan (Dapil) IV. Salah satu anggota dewan yang hadir adalah Nova Fikrotushofiyah, Lc., dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam forum tersebut, berbagai usulan pembangunan disampaikan oleh perwakilan desa dan elemen masyarakat, mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Usulan-usulan tersebut menjadi bahan awal yang akan diverifikasi dan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Fraksi PKS, Nova Fikrotushofiyah, Lc., menjelaskan bahwa Musrenbang kecamatan memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan daerah tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mengakomodasi aspirasi masyarakat dari bawah.
“Musrenbang kecamatan ini adalah salah satu upaya supaya pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon itu tidak melulu dari dinas, tidak hanya dari kebijakan-kebijakan di atas, tapi juga mendengar suara yang ada di bawah. Tadi kita sama-sama mendengar banyak usulan dari tokoh masyarakat terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Kedawung,” ujar Nova.
Menurutnya, pendekatan pembangunan yang ideal adalah memadukan perencanaan dari atas dengan aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Untuk Kecamatan Kedawung sendiri, Nova menyebutkan adanya alokasi anggaran sekitar Rp1,5 miliar yang diproyeksikan untuk tahun 2027.
“Ini bukan hanya top-down, tapi juga bottom-up. Masukan dari bawah itu penting. Untuk Kecamatan Kedawung, dialokasikan sekitar Rp1,5 miliar untuk tahun 2027,” katanya.
Terkait prioritas usulan, Nova mengungkapkan bahwa sektor infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling dominan yang diusulkan oleh desa-desa di Kecamatan Kedawung. Ia menilai penguatan infrastruktur memiliki dampak berantai terhadap sektor lainnya.
“Prioritas paling banyak itu penguatan infrastruktur. Ketika infrastruktur sudah bagus, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Itu yang kita harapkan,” jelasnya.
Ia juga memaparkan bahwa proses verifikasi usulan dilakukan secara partisipatif dan tidak sepihak. Pemerintah kecamatan, kata Nova, selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebelum menetapkan skala prioritas.
“Kecamatan biasanya selalu komunikasi dengan pemerintah desa, termasuk Karang Taruna, BPD, tokoh masyarakat, dan budayawan. Jadi bukan semata-mata keinginan Pak Camat. Karena kebutuhan itu banyak sementara anggarannya terbatas, maka harus ditentukan skala prioritas,” ungkapnya.
Nova tidak menampik bahwasanya tantangan terbesar dalam pelaksanaan Musrenbang adalah ketimpangan antara banyaknya usulan dan keterbatasan anggaran yang tersedia.
“Tantangan terbesarnya jelas karena usulan dan permasalahan itu banyak, sementara anggaran yang ada terbatas,” katanya.
Meski demikian, ia berharap bahwasanya keterbatasan tersebut tidak menghambat keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dengan dana yang terbatas, harapannya kegiatan infrastruktur tetap berjalan. Pengaspalan dan kegiatan fisik lainnya itu bisa menunjang pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nova juga menyoroti hasil evaluasi Musrenbang tahun sebelumnya. Ia menyayangkan masih adanya SKPD yang hadir dalam forum Musrenbang tanpa persiapan data dan informasi yang memadai.
“Kadang-kadang kelemahannya ada di kita juga. Beberapa dinas yang datang ke Musrenbang tidak dibekali dulu oleh dinasnya, baik itu data kegiatan tahun sebelumnya maupun rencana ke depan. Mereka datang ke sini hanya ‘bawa badan’. Ini sering terjadi dan sangat kita sayangkan,” tegasnya.
Ia berharap ke depan, perangkat daerah yang hadir dalam Musrenbang benar-benar memahami program dan pagu anggaran yang dibawa, sehingga forum Musrenbang dapat berjalan lebih efektif dan substantif.
Terkait dampak nyata bagi masyarakat, Nova menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memberikan manfaat langsung yang bisa dirasakan warga.
“Kalau dampak nyata, jelas ketika infrastrukturnya dibangun, seperti pengaspalan atau betonisasi jalan, masyarakat akan merasakan manfaatnya. Jalan menjadi halus dan rata, sehingga akses ke puskesmas, rumah sakit, dan aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah,” pungkasnya.
Reporter: Salsabiil Firdaus, Ayyasy Nurul ‘Ain Akyas
