Lebih Dekat dengan Elang Kusnandar (5)
Pada awal reformasi di era pemerintahan BJ Habibie, muncul wacana untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, dengan membentuk provinsi – provinsi baru. Provinsi maluku termasuk wilayah yang potensialyang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran melalui pemekaran wilayah provinsi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk provinsi Maluku Utara (dengan Ibukota sementara di Ternate)yang dikukuhkan dengan undang – undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Seiring dengan pemekaran provinsi hingga terbentuk provinsi Maluku Utara, karir politik Elang Kusnandar Prijadikusuma terus meningkat. Ia dipercaya menjadi sekretaris DPW Partai Keadilan Maluku Utara dan pada tahun 2001 Kusnandar di percaya untuk memimpin DPW Partai Keadilan sejahtera Provinsi Maluku Utara.
“Karena menjadi provinsi maka kitapun membentuk kepengurusan ditingkat provinsi, kebetulan saya dipercaya memimpin DPW,”tutur Kusnandar.
Pada pemilu legislatif 2004 terpilih sebagai anggota DPRD provinsi Maluku Utara untuk masa 2004-2009. Ditahun – tahun itu Kusnandar banyak berkutat dengan kegiatan di legislatif. Bersama partainya, Kusnandar banyak mewarnai kebijakan di tingkat provinsi yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat konflik SARA yang pernah melanda daerah itu.
Amanah yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara kepadanya, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai Ketua DPW PKS, diemban Kusnandar dengan baik. Karena kepercayaan kader – kader PKS kepadanya tersebut, Kusnandar terpilih sebagai ketua MPW PKS Maluku Utara tahun 2004-2009.
Ketua Tim Asistensi
Meski sibuk sebagai anggota legislatif provinsi, namun Kusnandar tidak melupakan kawan – kawannya. Pada tahun 2005 salah seorang kawannya sesama kader PKS maju sebagai calon Bupati untuk Kabupaten Halmahera selatan. Ia diminta oleh kawannya tersebut untuk menjadi ketua tim sukses pemenangan. Dan dibawah kepemimpinannya tim yang dibentuk dari kader – kader PKS itu, mampu mengantarkan calonnya menjadi Bupati Halmahera Selatan.
Atas keberhasilannya tersebut, Bupati Halmahera Selatan terpilih memintanya untuk menjadi tim asistensi (staff khusus) dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya.”Mengawal jalannya pemerintahan itu tidak bisa sendirian, karena itu lalu saya membentuk sebuah tim yang solid yang setiap saat memberikab masukan kepada Bupati, meski saya sendiri tidak turun langsung disitu karena kesibukan di legislatif,”ujarnya.
Begitu juga waktu salah seorang temennya kader PKS yang lain menjadi wakil Gubernur Maluku Utara di tahun 2008, ia diminta untuk memimpin tim asistensi untuk sang wakil gubernur.
Ia pun menyambut baik tawaran temannya itu dan kembali ia membentuk tim yang mendampingi wakil gubernur. Hingga di tahun 2010, Kusnandar terpaksa keluar sebagai ketua tim asistensi karena terbentur dengan pendidikan S2 yang diambil saat itu di Universitas Indonesia Jakarta.
“Kuliah saya kan jauh dari Maluku Utara jadi saya menyerahkan tugas ini kepada teman saya yang lain. Pertama karena tidak mungkin selalu bolak balik Jakarta – Maluku Utara, kedua agar terjadi kaderisasi di PKS,”imbuhnya.
Pada pemilu tahun 2009 partai menugaskan Kusnandar mencalonkan legislatif ditingkat pusat. Atas penugasan partai itulah ia tercatat sebagai salah seorang caleg DPR RI dari PKS mewakili daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara. Meski PKS gagal menempatkannya sebagai anggota DPR RI, namun semangat Kusnandar berkiprah di partai tidak pernah surut.
Melihat kiprah dan prestasinya yang dianggap berhasil memimpin DPW PKS Maluku Utara, Kusnandar terpilih sebagai salah seorang pengurus DPP PKS sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilukada dan Pemilu Legislatif wilayah Indonesia Timur, priode 2010 hingga sekarang. (Bersambung……….)
Sumber : Harian Fajar Cirebon Edisi Jum’at, 1 Juni 2012