Ade Irawan Dorong Pengelolaan Shelter UMKM di Watubelah Lebih Profesional
PKS Cirebon – Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ade Irawan, mendorong agar pengelolaan shelter UMKM di Desa Watubelah dilakukan secara lebih profesional dan berorientasi pada pengembangan usaha, bukan sekadar menjadi tempat berjualan.
Menurut Ade Irawan, keberadaan shelter UMKM seharusnya menjadi bagian dari strategi kebangkitan wirausaha dan UMKM lokal yang berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
Shelter UMKM Harus Menjadi Pusat Pembinaan
Ade Irawan menegaskan bahwa shelter UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembinaan, promosi, dan peningkatan kualitas produk bagi para pelaku usaha kecil.
“Shelter UMKM jangan hanya dipandang sebagai tempat jualan. Harus ada konsep pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha,” ujar Ade Irawan.
Ia menilai, tanpa manajemen yang baik dan terencana, keberadaan shelter UMKM akan sulit mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas.
Pentingnya Pendampingan dan Manajemen Profesional
Lebih lanjut, Ade Irawan menyoroti pentingnya pendampingan berkelanjutan, termasuk dalam aspek pemasaran, pengemasan produk, serta pengelolaan usaha. Hal ini sejalan dengan berbagai program pelatihan dan workshop kewirausahaan yang selama ini didorong untuk memperkuat kapasitas UMKM.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas UMKM menjadi kunci agar shelter benar-benar berfungsi sebagai ruang tumbuh bagi pelaku usaha kecil.
UMKM sebagai Pilar Ekonomi Lokal
Ade Irawan menekankan bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal Kabupaten Cirebon. Karena itu, pengelolaan shelter UMKM harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi daerah yang berorientasi jangka panjang.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pengelolaan shelter tidak justru menambah beban pelaku UMKM, baik dari sisi biaya sewa, aturan teknis, maupun sistem pengelolaan yang terlalu rumit.
Pengawasan dan Keterlibatan Semua Pihak
Sebagai wakil rakyat, Ade Irawan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pengelolaan fasilitas publik bagi UMKM melalui fungsi pengawasan DPRD. Upaya ini sejalan dengan peran anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawal kebijakan publik.
Ia berharap keterlibatan aktif semua pihak dapat menjadikan shelter UMKM di Watubelah sebagai contoh pengelolaan fasilitas UMKM yang efektif dan berkelanjutan.
Harapan: UMKM Naik Kelas, Ekonomi Warga Menguat
Ade Irawan menutup dengan harapan agar shelter UMKM tidak hanya menjadi simbol program, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar.
“Kalau UMKM kuat, ekonomi warga ikut kuat. Itu yang harus menjadi tujuan bersama,” pungkasnya.
“Shelter UMKM harus menjadi ruang penguatan ekonomi masyarakat, bukan sekadar lapak berjualan,” tegas Ade Irawan saat ditemui usai kegiatan hearing.
Menurut Ade, DPRD Kabupaten Cirebon akan terus mengawal agar fasilitas UMKM tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal. Mulai dari promosi, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas usaha agar UMKM daerah mampu berkembang lebih kompetitif.
Politisi PKS itu menyebut, potensi ekonomi shelter UMKM sangat besar apabila pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan.
“Shelter bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi yang turut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari retribusi yang wajar maupun meningkatnya transaksi pelaku UMKM,” ujarnya.
Ade berharap, kolaborasi antara DPRD, perangkat daerah, dan para pelaku usaha terus diperkuat sehingga shelter UMKM dapat berkembang sebagai instrumen strategis penggerak ekonomi lokal dan menjadi sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Cirebon.
